Kemiskinan adalah absennya seluruh hak azasi manusia. Frustrasi, permusuhan, dan kemarahan yang disebabkan oleh kemiskinan akut tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun. Untuk membangun perdamaian yang stabil kita harus mencari cara-cara menyediakan peluang bagi rakyat untuk bisa hidup secara layak (Professor Muhammad Yunus, 2006).
Siapa bilang bantuan pemerintah kepada masyarakat cenderung akan diselewengkan? Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; berusaha untuk mematahkan jargon tersebut.
Program ini pada awalnya diluncurkan dengan banyak kritikan dari sejumlah pihak. Para pihak tersebut berpendapat, pembangunan fasilitas fisik tersebut nantinya akan seperti bantuan-bantuan lainnya yang terbukti mubazir dan salah penempatan. Di sisi lain, nelayan yang akan diberikan bantuan telah dicap oleh umum sebagai kalangan masyarakat yang kultur manajemen keuangannya sangat buruk. Bahkan dalam bayangan banyak pihak, program ini dianggap sebuah program “bagi-bagi dana pusat ke daerah”.
Secara konsep, program ini mencoba untuk mendorong masyarakat terutama mereka yang hidup di wilayah pesisir, untuk merencanakan dan menentukan langkah apa yang harus dilakukan agar desanya bisa menjadi lebih layak. Unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat dengan didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki kemampuan teknis di bidang tertentu, mencoba merumuskan prioritas kebutuhan daerah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dibangunlah sejumlah infrastruktur pedesaan dan sebagainya . Pelaksanaan pekerjaan fisik seperti penanaman vegetasi pesisir, pembangunan jalan penghubung, MCK dan fasilitas rumah sehat percontohan diharapkan memicu keperdulian masyarakat sekitar untuk memelihara lingkungan dimana mereka tinggal. Secara lambat tapi pasti, pemerintah daerah dan masyakarat secara swadaya menyumbangkan tenaga dan dananya guna melanjutkan program stimulan yang diluncurkan pada tahun 2006. Pada akhirnya, program ini memacu denyut nadi perekonomian masyarakat pesisir. Semoga !!!
(Penulis : Ramses Nadeak, Editor : R.K.H Nugrahani & Rido Batubara)




penyelewengan dana bantuan, sedikit atau besar itu pasti ada!! terlalu banyak kepentingan. naif juga kalau mengatakan PLBPM itu bersih dari potongan. sama seperti proyek2 pemerintah yang lain. semua tergantung pada manusianya!! memang dibandingkan proyek2 yang dikerjakan oleh lembaga konsultan jauh lebih parah hasilnya (asal-asalan). tetapi terus semangat!! walaupun sedikit, tapi harus ada orang2 yang berjuang meski dalam ketidakberdayaan oleh sistem yang sudah terlanjur mendarah daging di masayarakat.